Menyatukan Habitat, Menyelamatkan Orangutan Tapanuli

TAPANULI SELATAN, GJI.or.id —Perlindungan orangutan tapanuli (Pongo tapanuliensis) membutuhkan upaya kolaboasi multi pihak. Salah satunya adalah membangun konektivitas habitat orangutan tapanuli yang terfragmentasi.

Kepala Divisi Konservasi In Situ Yayasan Ekosistem Lestari (YEL), Julius Paulus Siregar mengatakannya saat diwawancarai di Dusun Hutaimbaru, Desa Luat Lombang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, pekan lalu.

“Saat ini yang kita lakukan adalah membangun konektivitas antara blok barat dengan blok timur ekosistem Batang Toru. Ada dua meta populasi yang terpisah oleh jalan dan Sungai Batang Toru,” katanya.

Dikatakannya, secara ekologis keberlanjutan populasi orangutan tapanuli harus terkoneksi. Berdasarkan data sementara, ada 500 individu di blok barat dan 150 individu di blok timur.

Program konservasi ini tidak hanya mencakup perlindungan satwa, tetapi juga berbagai kegiatan pendukung seperti riset jangka panjang terhadap orangutan, penguatan ekonomi masyarakat, pendidikan lingkungan hidup, hingga kampanye informasi konservasi di tingkat lokal.

Pihaknya sedang mengkaji area potensial untuk menyambung dua meta populasi. Tantangannya adalah ruas jalan nasional dan Sungai Batang Toru. Kawasan yang akan dijadikan target pembangunan koridor konektivitas tersebut bukanlah hutan melainkan area penggunaan lain (APL).

APL tersebut, lanjutnya, dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat. Menurutnya, perlu kesepahaman dengan masyarakat agar menerima program yang dilakukan YEL untuk pelestarian orangutan tapanuli.

Karena itu, pendekatan kolaboratif sangat diperlukan agar inisiatif ini bisa diterima dan didukung masyarakat. Keberhasilan program konservasi, lanjut Julius, sangat bergantung pada kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan — mulai dari pemerintah, masyarakat lokal, hingga sektor swasta.

“Kami berharap dapat membangun koridor ekologis orangutan di blok barat dan blok timur,” katanya.

Konservasi Harus Sejalan dengan Kesejahteraan Masyarakat

Julius menegaskan, program konservasi yang dijalankan haruslah memperhatikan aspek sosial dan ekonomi, terutama bagi masyarakat di sekitar kawasan. Manfaat dari program koridor ini harus mampu meningkatkan nilai ekonomi dan pendapatan mereka.

“Apapun kegiatan itu kan pasti akan ada dampak. Kita melindungi orangutan ketika pada musim buah, kadang dimanfaatkan orangutan. Di situ kita bagaimana masyarakat sadar bahwa memberi sebagian mereka untuk konservasi,” katanya.

Dikatakannya, di tingkat kabupaten, keterlibatan pemerintah kabupaten menjadi krusial karena mereka merupakan pengelola utama dari wilayah APL yang menjadi target pembangunan koridor.

Begitu pun di tingkat nasional, sejumlah regulasi telah membuka ruang bagi inisiatif program yang dijalankan. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 2 Tahun 2025, yang memberikan insentif bagi area preservasi yang dikelola oleh masyarakat.

Diketahui, areal preservasi adalah area di luar Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang diprioritaskan untuk menjaga kondisi ekologisnya, guna mendukung fungsi penyangga kehidupan dan kelangsungan hidup Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Selain itu, kebijakan dari Instruksi Presiden yang berkaitan dengan wilayah bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value Area/HCV) juga dapat memperkuat landasan hukum program ini, meski penerapannya tetap perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Dukungan Swasta Diharapkan Terlibat Aktif

Julius juga menyebutkan pentingnya partisipasi sektor swasta dalam mendukung konservasi orangutan tapanuli. Sejumlah perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah ekosistem Batang Toru diharapkan menunjukkan komitmen dan kontribusinya terhadap pelestarian lingkungan.

“Kita berharap mereka berkontribusi, berkomitmen dalam konservasi orangutan tapanuli khususnya untuk koridor ekologis menyambung meta populasi di blok barat dan blok timur,” katanya.