Walhi Sumut Soroti Pentingnya Pelibatan Masyarakat dalam Kebijakan Lingkungan 

TAPANULI SELATAN, GJI.or.id – Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Utara (Walhi Sumut) menyoroti pentingnya pelibatan  masyarakat dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan menjaga ekosistem. 

Staff Kampanye Walhi Sumut, Maulana Shiddiq mengatakannya saat talkshow di kegiatan Climate Action Camp di Dusun II Suka Mulia, Desa Marancar Godang, Kecamatan Marancar, Tapanuli Selatan pada Selasa (22/4/2025). 

Dalam momen peringatan Hari Bumi itu, Maulana menjelaskan, ekosistem merupakan jaringan kehidupan yang saling berkaitan tiap unsurnya. Kerusakan salah satu akan berdampak pada unsur lainnya. “Setiap unsurnya memiliki nilai penting,” katanya. 

Maulana menilai kebijakan negara masih lemah dalam melindungi ekosistem. Meskipun sudah ada UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur kewajiban negara dalam menyediakan lingkungan hidup yang sehat, faktanya masih belum maksimal. 

Hal tersebut menurutnya bisa dilihat dari menurunnya kualitas lingkungan, semakin seringnya terjadi bencana ekologis, maraknya deforestasi, serta lemahnya penegakan hukum yang terhadap aktirnytama perusakan lingkungan, adalah contoh nyata. 

“Aparat penegak hukum hanya menangkap masyarakat kecil, bukan pemodal besarnya. Ini hukum tumpul ke atas,” katanya. 

Maulana menyebut, dalam data riset Auriga Nusantara, Sumatera Utara masuk dalam 10 besar provinsi dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia. Begitupun regulasi baru seperti UU Minerba dan UU Cipta Kerja turut memperburuk situasi. 

“Regulasi-regulasi itu justru membuat peluang eksploitasi sumber daya alam tanpa menghiraukan keberlanjutan lingkungan itu semakin terbuka,” katanya. 

Mengenai perubahan iklim, menurut pria berkacamata ini, dampaknya sudah dirasakan langsung oleh masyarakat di desa. Produktivitas pertanian dan perkebunan mengalami menurun dari waktu ke waktu. 

Hama dan penyakit yang muncul pada tanaman sungguh merugikan petani karena panennya berkurang dan mengakibatkan  pendapatannya menurun. 

“Dampak perubahan iklim ini nyata. Serangan hama dan benalu menyebabkan hasil pertanian menurun, yang berujung pada menurunnya pendapatan ekonomi masyarakat,” katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan lingkungan. Menurutnya, pengelolaan hutan berbasis masyarakat seperti skema Perhutanan Sosial adalah contoh positif, meski dalam pelaksanaannya tetap perlu pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan.

“Kesadaran menjaga lingkungan di masyarakat sebenarnya sudah cukup baik. Tapi kesadaran untuk mengawasi jalannya kebijakan pemerintah masih lemah. Ini yang harus kita perkuat,” tegasnya.

Maulana mengatakan, kegiatan bertema Our Power Our Planet ini diharapkan menjadi momentum memperkuat kolaborasi antar pihak. Mulai dari masyarakat, pemerintah desa, LPHD, dan NGO dalam menghadapi tantangan krisis iklim, deforestasi.

Selain itu, dalam kegiatan yang melibatkan lebih dari 130 orang itu sekaligus untuk menguatkan komitmen untuk menjaga hak-hak masyarakat adat atas lingkungan hidup yang berkelanjutan.